Sherly Tjoanda Resmi Pimpin DPD HKTI Malut Periode 2026-2031

Nama Sherly Tjoanda kembali menjadi perhatian setelah Gubernur Maluku Utara tersebut resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau DPD HKTI Maluku Utara periode 2026-2031.

Pelantikan berlangsung di Bella Hotel Ternate, Senin (21/9/2026). Dalam kepengurusan baru tersebut, Sherly Tjoanda ditetapkan sebagai Ketua DPD HKTI Malut, sementara Surahman dipercaya menduduki posisi Sekretaris.

Kabar ini tentu menarik karena jabatan tersebut membuat Sherly menjalankan peran tambahan di luar pemerintahan daerah. Namun, kepengurusan HKTI sendiri memiliki ruang kerja yang berkaitan langsung dengan petani, sektor pertanian, hingga penguatan ekosistem pangan.

Informasi seputar perkembangan terbaru ini juga menjadi bagian dari pemberitaan yang bisa terus diikuti melalui Mania News.

Sherly Tjoanda Resmi Pimpin DPD HKTI Malut

Prosesi pelantikan kepengurusan DPD HKTI Maluku Utara dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan DPN HKTI Nomor SK.063/DPN HKTI/IX/2026.

R.S. Sony Soeroyo selaku Wakil Ketua Umum Bidang OKK DPN HKTI membacakan surat keputusan tersebut sebelum mengukuhkan jajaran pengurus baru untuk periode 2026-2031.

Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono juga hadir dan secara langsung melantik kepengurusan DPD HKTI Maluku Utara. Di luar jabatannya di HKTI, Sudaryono saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Pelantikan tersebut turut menarik perhatian sejumlah pejabat daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, pimpinan instansi vertikal, serta para bupati dan wali kota se-Maluku Utara hadir dalam agenda tersebut.

Kehadiran banyak unsur pemerintahan membuat agenda pelantikan tidak hanya menjadi seremoni organisasi. Ada pula kepentingan koordinasi antara struktur HKTI dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai agenda pertanian.

Kepala Daerah Ikut Terlibat dalam Struktur HKTI

Salah satu hal yang cukup menarik dari pelantikan tersebut adalah kehadiran para bupati dan wali kota se-Maluku Utara.

Menurut keterangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, mayoritas kepala daerah yang hadir juga mengemban amanah sebagai Ketua DPC HKTI di daerah masing-masing. Kondisi tersebut membuat struktur organisasi HKTI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki jalur koordinasi yang relatif dekat.

Dalam praktiknya, struktur seperti ini dapat menjadi ruang koordinasi ketika pemerintah daerah menjalankan program yang berkaitan dengan pertanian dan petani.

Namun, pengurus DPD HKTI Maluku Utara tetap perlu menjalankan program secara konkret, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memahami kebutuhan petani di lapangan agar agenda tersebut berjalan efektif.

Dengan kata lain, setelah seremoni pelantikan selesai, perhatian berikutnya akan tertuju pada bagaimana kepengurusan baru bekerja dan menjalankan agenda organisasi selama lima tahun ke depan.

Sinergi HKTI dan Pemerintah Jadi Perhatian

Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara HKTI dan pemerintah daerah.

Melalui kepengurusan baru ini, HKTI mendorong sinergi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat hilirisasi sektor pertanian.

Hilirisasi sendiri menjadi pembahasan penting karena pengembangan sektor pertanian tidak berhenti pada aktivitas produksi. Rantai setelah panen, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga akses terhadap konsumen juga menjadi bagian yang menentukan nilai ekonomi suatu komoditas.

Dalam konteks Maluku Utara, kebutuhan tersebut menjadi relevan karena sektor pertanian dan komoditas lokal tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga bagaimana hasil pertanian bisa memiliki akses pasar yang lebih luas.

HKTI juga berupaya menghubungkan pemerintah dengan pelaku usaha dan petani agar berbagai program pertanian dapat berjalan lebih terarah.

Sherly Tjoanda dan Tantangan Modernisasi Pertanian Malut

Kepemimpinan Sherly Tjoanda di DPD HKTI Malut juga membawa pembahasan mengenai modernisasi sektor agrikultur.

Dalam pemberitaan resminya, HKTI menyebut pelantikan tersebut turut dihadiri masyarakat, petani, penyuluh, mahasiswa, serta sejumlah kepala daerah. Organisasi tersebut juga menyebut adanya perhatian terhadap pembangunan ekosistem pertanian berkelanjutan di Maluku Utara.

Modernisasi pertanian tentu bukan hanya soal penggunaan teknologi.

Ada persoalan produktivitas, kualitas hasil panen, akses pembiayaan, distribusi, pemasaran, hingga regenerasi petani yang perlu diperhatikan secara bersamaan.

Karena itu, tantangan kepengurusan DPD HKTI Malut periode 2026-2031 nantinya bukan sekadar membuat program, tetapi memastikan program tersebut benar-benar terhubung dengan kebutuhan petani di berbagai wilayah.

Apalagi kondisi setiap daerah di Maluku Utara tidak selalu sama. Komoditas, karakter geografis, akses transportasi, serta jaringan pasar bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

HKTI Diharapkan Jadi Jembatan Petani dan Pemerintah

Struktur baru yang melibatkan unsur pemerintah daerah tersebut membuka ruang bagi DPD HKTI Maluku Utara untuk memperkuat koordinasi dengan pemangku kebijakan, pelaku usaha, dan petani.

Peran tersebut penting karena kebijakan pertanian membutuhkan komunikasi dua arah.

Pemerintah membutuhkan informasi mengenai kondisi di lapangan, sementara petani membutuhkan akses terhadap kebijakan, pendampingan, pasar, serta berbagai fasilitas yang tersedia.

Jika koordinasi berjalan baik, organisasi seperti HKTI dapat menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan tersebut.

Di sisi lain, hasil akhirnya tetap akan sangat bergantung pada implementasi program dan keterlibatan berbagai pihak.

Sejumlah agenda yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pengembangan pertanian juga menjadi perhatian HKTI secara nasional. Karena itu, kepengurusan baru di Maluku Utara akan berada dalam konteks agenda pertanian yang lebih luas.

Periode 2026-2031 Jadi Awal Agenda Baru

Pelantikan Sherly Tjoanda sebagai Ketua DPD HKTI Malut periode 2026-2031 sekaligus membuka babak baru kepengurusan HKTI di tingkat provinsi.

Lima tahun ke depan akan menjadi periode penting untuk melihat bagaimana struktur baru tersebut menjalankan fungsi organisasi, membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, serta menghubungkan kebutuhan petani dengan pelaku usaha dan pasar.

Bagi masyarakat, terutama mereka yang mengikuti perkembangan pertanian di Maluku Utara, menarik untuk melihat program apa saja yang nantinya benar-benar muncul setelah kepengurusan baru berjalan.

Apakah kepemimpinan Sherly Tjoanda akan membawa perubahan dalam pola koordinasi antara pemerintah, HKTI, pelaku usaha, dan petani? Atau justru tantangan terbesar ada pada bagaimana program yang sudah dirancang bisa diterapkan hingga ke tingkat daerah?

Bagaimana menurut kamu? Program apa yang paling penting untuk didorong agar petani Maluku Utara semakin mudah mendapatkan akses pasar dan meningkatkan nilai hasil pertanian mereka?

Pantau terus perkembangan berita dan informasi lainnya hanya di Mania News.